Suara Merdeka - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent, mengungkapkan bahwa AS dan Iran memiliki peluang besar untuk mencapai kesepakatan terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Perjanjian ini diharapkan dapat memulihkan kebebasan jalur pelayaran bagi kapal-kapal komersial internasional selambat-lambatnya pada Rabu (5/8/2026) waktu setempat.
Meski demikian, Bessent belum memberikan jawaban secara lugas mengenai potensi penerapan kebijakan tarif khusus di jalur perairan strategis tersebut.
"Kami sedang melakukan pembicaraan intensif dengan pihak Iran. Ada kemungkinan besar kami dapat mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz dan bergerak menuju situasi yang lebih normal di tengah konflik ini," ujar Bessent kepada CNBC, Selasa (4/8/2026).
Ketika disinggung mengenai lampu hijau bagi Iran untuk menarik tarif tol di perairan tersebut, Bessent menekankan bahwa poin utama dari perjanjian ini adalah menjamin kebebasan navigasi (freedom of navigation). Walaupun kondisi keamanan sempat memanas dalam beberapa hari terakhir, arus keluar-masuk kapal komersial terpantau masih berjalan.
Dinamika Jalur Logistik Energi Global
Upaya damai ini menyusul langkah Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran pada Sabtu (1/8/2026) berkat adanya intervensi mediasi di kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, klaim pihak Washington sempat berbenturan dengan pernyataan pejabat Iran yang sempat menepis laporan tercapainya kesepakatan final.
Berdasarkan laporan The New York Times yang mengutip pejabat AS dan Iran, kedua negara sebenarnya sudah berada di ambang kesepakatan untuk memulihkan lalu lintas maritim di Selat Hormuz.
Dalam rancangan kesepakatan tersebut, alur pelayaran dibagi secara terstruktur:
Kapal Masuk Teluk: Melintas melalui jalur pelayaran di bawah kendali Iran yang berada dekat dengan garis pantainya.
Kapal Keluar Teluk: Menggunakan jalur perairan alternatif yang berdekatan dengan wilayah Oman.
Di sisi lain, pihak berwenang Iran menegaskan bahwa tidak ada pungutan "pajak tol" resmi yang diterapkan. Sebagai gantinya, kesepakatan mengarah pada penerapan "biaya layanan" guna menutupi risiko lingkungan, keamanan kapal tanker dan kargo, serta biaya operasional kepegawaian. Nantinya, pendapatan dari biaya layanan tersebut akan dibagi rata antara pemerintah Iran dan Oman.
Di tengah ketegangan geopolitik ini, sejumlah negara kawasan juga mengambil langkah antisipasi. Irak misalnya, dilaporkan mengalihkan ekspor 750 ribu barel minyaknya melalui jalur pipa darat via Turki demi menghindari risiko di Selat Hormuz.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar